BREBES[Berlianmedia] – Pemprov Jateng terus berupaya menggencarkan penanganan dan pencegahan kasus stunting, sebagai upaya untuk mempercepat penurunan stunting.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan beberapa program digagas untuk menangani stunting, seperti gubernur mengajar, jateng gayeng nginceng wong meteng, dan jo kawin bocah. Menurutnya, program-program tersebut dapat diadopsi oleh bupati/wali kota di Jateng.
“Untuk penanganan stunting, ada beberapa hal yang dilakukan Pemprov Jateng. Yang pertama adalah ‘gubernur mengajar’. Ini pintu masuk kita ke kelas di sekolah-sekolah, kita tidak hanya mengajarkan pentingnya antikorupsi, tetapi juga menyampaikan program jo kawin bocah, kita ajak siswa-siswi berembuk mengenai persoalan-persoalan yang ada,” ujar Taj Yasin saat paparan percepatan penanganan stunting, di Hotel Granddian Brebes, Kamis (25/8).
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Jateng ini menuturkan, dengan mengadopsi program gubernur mengajar, bupati dan wali kota diharapkan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan kepada para siswa, tentang risiko pernikahan usia dini, stunting, serta pentingnya kesehatan bagi generasi muda, terutama kaum perempuan.
Selain memberikan edukasi, lanjutnya, para kepala daerah juga mengajak para siswi meminum tablet merah alias tablet tambah darah, untuk mencegah anemia.
“Kepada pak wakil bupati dan wakil wali kota nanti juga ikut program bupati dan wali kota mengajar, kemudian dinas kesehatan membawa pil merah (tablet tambah darah) untuk diminum bareng-bareng. Selain itu juga dari DP3AP2KB menyampaikan jo kawin bocah,” tuturnya.
Taj Yasin menambahkan selain program gubernur mengajar yang memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi perempuan dan pernikahan usia dini, yang menjadi salah satu penyebab tingginya stunting, program jateng gayeng nginceng wong meteng (5ng) juga merupakan program strategis mencegah stunting. Sebab, melalui program 5ng tersebut, bidan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, diajak memantau kesehatan ibu hamil yang ada di tingkat rukun tetangga.
“Di setiap desa di Jateng terdapat 11-12 kader kesehatan. Itu kalau dijumlahkan dengan banyaknya desa di Jateng maka lebih dari 90.000 kader kesehatan. Semuanya bergerak melaksanakan program jateng gayeng nginceng wong meteng, kemarin saat Covid-19 memang sempat terkendala. Tetapi saat ini mari kita gerakkan lagi dan didata lagi,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan stunting tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan, BKKBN dan DP3AP2KB, tetapi juga harus bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terkait rumah tidak layak huni dan jambanisasi. Selain itu, badan pendidikan, maupun OPD lain, serta pihak swasta. Semua saling bersinergi dan bergotong royong merencanakan dan melakukan aksi penanganan stunting.
Wakil Bupati Brebes, Narjo mengatakan Pemkab Brebes telah membentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) hingga level desa. Tercatat sebanyak 4.572 personel TPPS, yang tersebar di 17 kecamatan di Brebes. Dalam melaksanakan aksinya, TPPS bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, Muslimat NU, Aisyiyah, Pramuka, TP PKK dan organisasi masyarakat lainnya.
Dia menambahkan berbagai aksi nyata sudah dilakukan Pemkab Brebes sebagai daerah dengan kasus stunting tertinggi di Hateng, di antaranya, pemberian makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil, anak sekolah, bantuan pemugaran rumah tidak layak huni, jambanisasi, pendampingan calon pengantin, dan edukasi kepada masyarakat terkait risiko pernikahan dini, pemanfaatan lahan pekarangan untuk penanaman sayuran dan budidaya ikan, serta program lainnya.
“Semua sudah bergerak bersama menangani stunting. Karena salah satu daerah prioritas penanganan stunting, Brebes mendapat tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat yang semula Rp5 miliar menjadi Rp14 miliar pada 2022. Dana bantuan dari pusat itu ada di DP3AKB, sehingga para camat dan kades silakan berkoordinasi dengan DP3AKB,” tuturnya.
