SEMARANG[Berlianmedia] – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo terkait Pengendalian Inflasi Daerah akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain memaksimalkan dua persen Dana Transfer Umum (DTU) dan menyiapkan potensi anggaran belanja tak terduga Rp 500 Miliar akumulasi 35 kab/kota.
Ganjar mengungkapkan hal itu seusai mengikuti pertemuan Kepala Daerah se Indonesia tentang Pengendalian Inflasi di Daerah yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara virtual, Senin (12/9). Dalam arahannya, Jokowi meminta pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat.
“Karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini saya melihat dampak terhadap inflasi ini akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta gub wali kota agar daerah bersama dengan pusat bekerjasama seperti saat mengatasi covid, saya yakin insyaallah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini bisa kita kendalikan di bawah lima,” ujar Jokowi.
Di kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan pemerintah daerah bisa turut serta mengintervensi dampak kenaikan dengan memaksimalkan anggaran dua persen dari Dana Transfer Umum.
“Dua persen dari DTU bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. Bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan,” tegas Jokowi.
Menurut Ganjar, pesan yang disampaikan Presiden Jokowi telah dihitung dengan seksama dan ia sepakat dengan Presiden agar penyesuaian harga BBM tidak menyebabkan kenaikan pada harga kebutuhan lainnya.
“Tugas kami sekarang menghitung secara detail dan memastikan seluruh potensi anggaran yang bisa dipakai untuk mengintervensi kita lakukan,” tuturnya.
Terkait anggaran dua persen dari DTU, ia telah menyiapkan rincian pemanfaatannya, terutama pada masyarakat yang terdampak langsung seperti nelayan, petani dan ojek online.
Bantuan yang disiapkan di antaranya; bantuan sosial untuk 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 driver ojek online sebesar Rp12,7 miliar. Kemudian bantuan bagi pelaku distribusi pangan sebesar Rp2,4 miliar.
Selain itu bantuan sosial sebesar Rp8,7 miliar kepada 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi nelayan bagi 10.000 orang, subsidi tarif pada Trans Jateng sebesar Rp17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut sebesar Rp4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil, bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah sebesar Rp905 juta.
