SEMARANG[Berlianmedia] – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang Suharsono meminta Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal itu, lanjutnya, karena kondisi masyarakat saat ini menanggung beban berat. Setelah dihantam badai pandemi Covid-19 selama dua tahun belakangan ini.
Kenaikan harga BBM yang diumumkan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Sabtu (3/9) lalu memang menuai sejumlah protes.
“Kondisi masyarakat sudah berat saat pandemi dan kini belum pulih. Jangan naikkan BBM sekarang,” ujar Suharsono, Selasa (6/9).
Suharsono yang juga Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang ini menuturkan jika kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat.
“Daya beli masyarakat sangat turun, maka kalau BBM naik, pasti daya beli masyarakat semakin rendah,” tuturnya.
Dia menambahkan Pemerintah sebaiknya membatalkan kenaikan harga BBM untuk memulihkan ekonomi masyarakat dan diyakini jika kenaikan BBM dibatalkan maka pemulihan ekonomi masyarakat akan bisa segera bangkit.
Fraksi PKS, lanjutnya, dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah wajib membatalkan kenaikan harga BBM.
“Fraksi PKS di DPR RI bersama fraksi PKS di seluruh Indonesia dan atas nama seluruh rakyat Indonesia yang sependapat dengan kami, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib membatalkan kenaikan BBM,” ujarnya.
Kenaikan harga BBM tersebut meliputi BBM bersubsidi dan BBM non subsidi meliputi pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, kemudian solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Selanjutnya Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
