Ketua MPW Pemuda Pancasila Jateng Daftar Pilwalkot Semarang 2024 ke Partai Persatuan Pembangunan
SEMARANG [Berlianmedia]- Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Jawa Tengah Bambang Eko Purnomo atau biasa disapa BEP, mendatangi kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Semarang, untuk daftar dalam pencalonannya maju ke Pemilihan Wali Kota Semarang 2024, Senin (20/5).
BEP datang mendaftar ke kantor DPC PPP Kota Semarang Jalan Soegijapranoto 62 Semarang, karena menganggap PPP sebagai partai senior yang menjadi kiblat perpolitikan, khususnya di Ibukota Jawa Tengah.
“PPP itukan lambangnya Ka’bah, kan kiblat. Kiblatkan hanya satu mas. Apapun, kalau kita orang muslim ya kita menghargai, PPP itu satu ya itulah bentuk persatuan. Mudah-mudahan kedepan kita bisa maju, dari PPP dan In Syaa Allah bisa jadi, nanti bisa kita besarkan PPP secara bersama-sama,” jelas BEP sapaan akrab Bambang Eko Purnomo.
Sejauh ini, lanjutnya, sudah mendaftar ke empat partai dan sudah mengembalikan semua formulir pendaftaran Pilwalkot Semarang 2024 ke empat partai tersebut.
Sangat Mengapresiasi Lengkah BEP
Ketua DPC PPP Kota Semarang Drs. Fatchur Rohman menyatakan sangat mengapresiasi, langkah yang diambil Ketua MPW Pemupda Pancasila Jawa Tengah tersebut, mendaftar ke PPP untuk maju ke Pilwalkot Semarang 2024, yang memang baru dibuka pendaftaran per tanggal 17 Mei 2024.
“Hari ini momentum tanggal 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Mas BEP adalah orang yang pertama daftar ke PPP. Setelah kita mendengar, ternyata Mas BEP ini memang begitu luar biasa dengan membawa ruh-ruh semangat untuk pembangunan Kota Semarang kedepan,” ujar Bang Maman, sapaan akrab Fatchur Rohman.
Karena menurut undang-undang, lanjutnya, secara normative akan membangun koalisi bersama partai lain untuk mendaftarkan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang.
“Secara pasti, kita sudah jalin komunikasi dengan partai-partai lain secara non formal. Karena kita berpolitik inikan sama-sama memahami sebagai proses demokrasi. Jadi Politik ini kan alat bukan tujuan, jadi kita sama-sama sadari, sehingga bangunan koalisi yang akan kita lakukan ini sepertinya nanti mencerminkan sebuah demokrasi yang dihargai secara benar,” tegas Bang Maman.
Sedang untuk rekomendasi, terangnya, secara prerogratif merupakan kewenangan pimpinan pusat (DPP PPP), namun keluarnya rekomendasi tersebut atas usulan dari daerah yang mengusung atau yang menerima berkas pendaftaran.
“Penerbit rekomendasi untuk calon kepala daerah adalah dewan pimpinan pusat, atas ususlan dari DPC. Karena ini pemilu serentak, kami memang diperintahkan untuk menjaring calon ini secepat mungkin, agar segera mungkin juga dilaporkan ke pusat untuk dikomunikasikan di tingkat pusat,” pungkas Bang Maman.