Jaga Kondusifitas, Kesbangpol Jawa Tengah Konsen Tiga Program Strategis di Tahun 2025
SEMARANG [Berlianmedia]- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Tengah di tahun 2025 ini konsen terhadap tiga program atau isu strategis, yaitu kondusifitas wilayah, toleransi dan demokratisasi.
Kemudian tiga isu strategi tersebut, diaplikasikan ke dalam lima program turunannya, yaitu program penguatan ideologi Pancasila dan penguatan karakter kebangsaan, program penguatan peran parpol dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik pengembangan etika serta budaya politik, program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.
Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah Haerudin, SH, MH, saat ditemui di kantornya, Jalan Ahmada Yani, Kota Semarang, Senin (6/1).
“Lalu kemudian yang terakhir ini, terkait dengan fasilitasi kegiatan Forkompinda, yang dilakukan setiap bulan untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis, yang berpotensi menjadi ancaman tantangan hambatan dan gangguan yang ada di Jawa Tengah. Dengan anggota tujuh, yaitu Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kejaksaan Tinggi, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Tinggi dan juga Binda. Yang selalu membahas isu-isu strategis terkait dengan hal-hal yang perlu diselesaikan untuk semua hal, yang meliputi ideologi politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan,” jelasnya.
Dipaparkan pula oleh Haerudin, terkait pelaksanaan masing-masing kegiatan, dari kelima program turunan dari tiga program isu strategis, yang menjadi program utama Bakesbangpol Jawa Tengah di tahun 2025 ini.
Sebagai pijakan dalam melaksanakan program penguatan ideologi Pancasila dan penguatan karakter kebangsaan, diterjemahkan dengan empat kegiatan, yaitu pembumian nilai-nilai Pancasila terutama kepada generasi muda, kemudian pembinaan wawasan kebangsaan bela negara dan pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah bangsa.
“Sejarah bangsa ini perlu kembali ditanamkan kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Harapannya dengan mengetahui sejarah, tentu rasa cinta tanah air ini akan tertanam, terpatri di dalam masyarakat kita,” paparnya.
Sinergi Pelaksanaan Program
Kegiatan lainnya, lanjut Haerudin, adalah pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme serta pembentukan dan pembinaan Paskibra siswa tingkat SMA dan SMK se Jawa Tengah, yang dalam pelaksanaan programnya bersinergi dengan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan program isu strategis tersebut.

“Penanggulangan radikalisme dan terorisme ini kami bersinergi dengan jaringan-jaringan teman-teman terkait, dengan Densus 88 dengan BNPT lalu kemudian dengan Binda termasuk BAIS juga, untuk melakukan kerjasama terutama pencegahan dan juga de radikalisasi. Artinya, yang sudah pernah melakukan kegiatan terorisme kita harapkan bisa kembali ke pangkuan NKRI,” ungkapnya.
Untuk pelaksanaan program penguatan peran parpol dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik diaplikasikan dalam dua kegiatan, yaitu penguatan pendidikan politik dan peningkatan index demokrasi Indonesia (IDI).
“Peningkatan pendidikan politik masyarakat ini salah satunya didorong oleh bantuan keuangan partai politik. Jadi di sini juga ada hibah, yang namanya bantuan keuangan partai politik, yang diberikan kepada partai politik, yang punya kursi di DPRD Provinsi, yang hitungannya per suara,” jelas Haerudin.
Kemudian untuk program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, ada bantuan dana hibah untuk ribuan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah, yang nilai hibahnya bervariasi jumlahnya.
“Tahun 2025 ini ada peningkatan hibah untuk sejumlah Ormas di Jawa Tengah. Lebih banyak di tahun 2024 lalu, yang jumlahnya hanya 1371 Ormas. Kalau jumlah nilai nominalnya nanti masih dalam progres,” ujarnya.
Kemudian program selanjutnya adalah program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan dengan dua kegiatan, yaitu pemantapan ketahanan ekonomi sosial dan budaya bagi masyarakat, yang di dalamnya fokus terkait dengan pencegahan narkotika menuju Jawa Tengah Bersinar atau maksudnya bersih dari narkotika, yang memberdayakan siswa SMA/SMK serta para Mahasiswa, melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UMKM) di Jawa Tengah.
Berkolaborasi dengan instansi terkait, seperti Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Jateng, Polda Jateng dan Dinas Pendidikan serta kampus atau Universitas yang ada di Jawa Tengah.
“Lalu kemudian pelaksanaan yang kedua, pembinaan kerukunan antar umat beragama, ini memang menjadi orientasi fokus Kesbangpol, karena setiap tahun diukur tingkat kerukunan antar umat beragama,” urai Haerudin.

Kemudian dalam pelaksanaan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial, kegiatannya dengan melakukan deteksi dini terhadap potensi-potensi yang mengarah kepada ancaman tantangan hambatan gangguan dalam rangka menjaga kondusifitas.
“Jadi konflik sosial ini kita lakukan pencegahan dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanganan konflik sosial terjadi. Harapannya, konflik-konflik yang terjadi di masyarakat ini bisa dilakukan deteksi awal dan penanganan awal oleh masyarakat itu sendiri dan partisipasi masyarakat semakin kita tingkatkan dalam penanganan konflik terutama konflik sosial,” terang Haerudin.
Dengan program kerja yang konsen terhadap tiga isu strategis, yang diaplikasikan dan diterjemahkan dalam beberapa pelaksanaan kegiatan, Kaban Kesbangpol Jawa Tengah berharap, masyarakat Jawa Tengah semakin peduli dan berpartisipasi aktif bersama instansi pemerintah terkait, untuk menjaga kondusifitas dan mencegah potensi-potensi konflik di wilayahnya.
Terutama potensi konflik dalam hal kerukunan beragama, baik antar maupun internal umat beragama, antar dan inter suku serta ras dan antar golongan harus dihindari, memang harus dirawat karena isu SARA berpotensi terjadinya konflik sosial.
“Terlalu mahal biayanya kalau sudah terjadi konflik. Tapi kalau kita cegah dari awal, harapannya kondusifitas bisa terjaga. Sekali lagi bahwa mencegah, dengan melakukan upaya-upaya pencegahannya menjaga kerukunan itu jauh lebih penting daripada sudah terjadi ketidak rukunan baru kemudian kita melakukan penyelesaian,” tegasnya.
“Kedewasaan dalam demokrasi, tetap berpegang kepada empat konsensus dasar, yaitu Pancasila undang-undang Dasar 45 Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Jadi proses demokrasi kita, harus berlandaskan pada empat konsensus dasar ya. Kita boleh bebas menyampaikan pendapat, tetapi harus terikat pada nilai-nilai empat konsensus dasar, sehingga kebebasan tidak boleh kebablasan,” pungkas Haerudin.
Caption : Haerudin, SH, MH, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah di kantornya, Jalan Ahmada Yani, Kota Semarang, Senin (6/1). Foto : Absa