BANYUMAS[Berlianmedia] – Polda Jateng menggelar serangkaian focus group discussion (FGD) di sejumlah kota guna menyerap aspirasi warga yang terdampak penyesuaian harga BBM oleh pemerintah.
Pada hari Kamis (15/9), kegiatan FGD dilaksanakan di Kabupaten Banyumas dengan tema “Dinamika Kebijakan Subsidi BBM” dan dipimpin langsung oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi. Kegiatan yang digelar di Hotel Java Heritage di Purwokerto ini diikuti para akademisi, mahasiswa, komunitas pengemudi ojek online (Ojol), tokoh pemuda hingga perawakilan organisasi kemasyarakat.
Sejumlah pembicara turut mengisi kegiatan FGD, diantaranya Drs. Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI), PLT Kakanwil DJPb Jateng Taukhid, Executive GM PT Pertamina Patra Niaga Jateng Dwi Puja Ariesya, Kepala ESDM Prov, Jateng Dr. Sudjarwoto Dwiatmoko, Presiden Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Semarang Didik Armansyah, Guru Besar Fakultas Hukum Prof. Dr. Hibnu Nugroho, SH, MHum, dan Pengamat Kebijakan Publik Unsoed Dr. Slamet Rosyadi.
“Focus Group Discussion (FGD) ini untuk memberikan ruang kepada semua pihak guna menyuarakan dampak atas kenaikan BBM. Sekaligus untuk merumuskan dan mencari solusi, sehingga kenaikan BBM yang tidak bisa dihindari akibat kenaikan minyak dunia, bisa diminimalisir, terutama bagi masyarakat kecil,” ujar Kapolda dalam sambutannya.
Kapolda menyebutkan, Polda Jawa Tengah juga melakukan pengamanan terhadap distribusi BBM, mulai dari kilang, depot, perjalanan hingga di SPBU guna menjamin ketersedian dan antisipasi ganguan keamanan pendistribusian BBM.
“Suara-suara di lapangan tentang dampak BBM kita bahas bersama, yang ini sebagai upaya preemtif Polda Jateng dalam rangka mereduksi dampak penyesuaian harga BBM di wilayah Polres masing- masing,” kata Ahmad Luthfi.
Menurut Kapolda, sejak dilakukan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah pada tanggal 4 September lalu, hingga kini di Jawa Tengah telah terjadi 85 aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga BBM.
“Sudah ada 85 aksi (unjuk rasa) dengan total 10.202 orang peserta,” sebutnya.
Dirinya juga menyatakan, Polda Jateng siap mengawal pemberian bantuan sosial pada masyarakat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan unsur TNI. Para bhabinkamtibmas juga akan dilibatkan dalam mengawasi distribusi BBM di tingkat SPBU hingga pemanfaatannya di tingkat masyarakat.
Sementara itu, Budi salah seorang pengendara Ojol yang ikut dalam FGD mengatakan, dirinya lebih menyukai FGD untuk menyuarakan keresahannya terkait dampak kenaikan BBM ketimbang harus turun ke jalan. Meski diakuinya kenaikan BBM saat ini bagi Ojol sangat berdampak.
Selain pendapatan yang tidak menentu, juga harus mengeluarkan tambahan biaya untuk BBM sebesar Rp10 ribu perhari. Dari sebelumnya Rp25 ribu untuk membeli bensin, menjadi Rp35 ribu perhari setelah terjadi kenaikan BBM.
“Kita namanya mitra Ojek Online, pendapatan ngga pasti, sekarang tambah menurun. Selain itu BBM naik, padahal kalau dapat order Rp15 ribu, Rp10 ribu diantranya untuk beli bensin. Disisi lain dapur kita harus ngebul,” ujarnya.
Kapolda Jateng Ahmad Luthfi menegaskan, setelah FGD di masing- masing Kabupaten dan Kota, akan dilaksanakan diskusi panel di Mapolda yang diikuti oleh perwakilan organisasi kepemudaan, kemahasiswaan dan lainya.
“Kita serap aspirasi dan suara dari semua pihak. Kita bahas bersama untuk kemudian kita carikan solusinya untuk kepentingan masyarakat di Jawa tengah,” tandasnya.
Menurut Kapolda, sejak dilakukan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah pada tanggal 4 September lalu, hingga kini di Jawa Tengah telah terjadi 85 aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga BBM.
