Bamsoet Dukung Gagasan Presiden Prabowo: Saatnya Indonesia Miliki Sistem Politik Khas yang Berlandaskan Pancasila
Bogor [Berlianmedia] – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai perlunya sistem politik khas Indonesia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan etnis yang tinggi harus memiliki sistem politik yang mengakar pada nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar meniru model demokrasi Barat yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi bangsa.
“Gagasan Presiden Prabowo ini bukan sekadar wacana, tetapi refleksi mendalam atas tantangan demokrasi kita saat ini. Indonesia perlu sistem politik yang efisien, berkeadilan, dan bebas dari politik uang, sehingga benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Kita harus keluar dari jebakan sistem yang mahal dan cenderung menguntungkan segelintir elite,” ujar Bamsoet usai menghadiri Perayaan Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/).
Acara tersebut menjadi ajang silaturahmi nasional yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, serta sejumlah ketua umum partai politik dan pejabat tinggi negara.
Sistem Politik yang Mahal dan Politik Uang: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Bamsoet menyoroti biaya politik yang tinggi dan maraknya praktik politik uang sebagai masalah utama dalam sistem politik Indonesia. Ia mengutip hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang menyebutkan bahwa 60% rakyat menganggap politik uang sebagai ancaman utama dalam Pemilu.
“Politik uang tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga menghambat munculnya pemimpin-pemimpin berkualitas. Jika biaya politik terlalu mahal, hanya mereka yang memiliki modal besar yang bisa bertarung, sementara yang benar-benar punya integritas malah tersingkir. Ini harus kita ubah,” tegas Ketua MPR RI ke-15 tersebut.
Karena itu, Bamsoet menekankan bahwa reformasi politik harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam pengawasan, penegakan hukum, dan sistem pemilu agar lebih transparan, adil, dan berpihak kepada rakyat.
Meneguhkan Pancasila sebagai Fondasi Demokrasi Indonesia
Menurut Bamsoet, sistem politik yang ideal harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
“Pancasila bukan hanya slogan, tetapi harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan politik kita. Demokrasi Indonesia harus mengutamakan musyawarah dan kebijaksanaan, bukan sekadar adu kekuatan finansial dan kepentingan politik sesaat,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Bamsoet menegaskan bahwa pengawasan terhadap politik uang harus diperketat, regulasi harus diperbaiki, dan partai politik harus menjalankan kaderisasi yang sehat agar melahirkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar melayani rakyat, bukan sekadar mengejar kekuasaan.
Kolaborasi Semua Pihak Demi Masa Depan Politik yang Lebih Baik
Bamsoet menegaskan bahwa perbaikan sistem politik bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau partai politik, tetapi harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Kita perlu kerja sama antara pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, akademisi, hingga generasi muda untuk mewujudkan sistem politik yang lebih bersih, adil, transparan, dan sesuai dengan jati diri bangsa. Ini bukan hanya agenda politik, melainkan gerakan besar untuk memperkuat demokrasi Indonesia,” tutupnya.
Dengan komitmen kuat dan semangat perubahan, Bamsoet optimistis bahwa sistem politik Indonesia ke depan akan lebih berintegritas, lebih efisien, dan lebih berpihak pada kepentingan rakyat, sehingga demokrasi Indonesia semakin matang dan berkualitas di masa mendatang.
