JAKARTA [Berlianmedia] – Presiden Prabowo Subianto siang ini resmi melantik 11 pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih masa tugas 2024–2029 di Istana Negara. Pelantikan dilakukan melalui beberapa Keputusan Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan menteri, wakil menteri, serta pejabat tinggi negara lainnya. Nama-nama baru diharap membawa gebrakan dalam kebijakan serta mempercepat pencapaian visi pemerintah.
Presiden Prabowo mengumumkan keppres terbaru yaitu Keppres Nomor 96 B Tahun 2025, Keppres Nomor 97 B Tahun 2025, serta Keppres 152/TPA Tahun 2025 sebagai landasan perubahan struktural di susunan kabinetnya.
Pejabat yang diberhentikan antara lain Erick Thohir dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, Sulaiman Umar dari posisi Wakil Menteri Kehutanan, Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan, dan Anto M. Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Sementara itu, pejabat yang diangkat atau dipindah posisi meliputi:
Djamari Chaniago diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Budi Gunawan.
Erick Thohir, yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN, kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Muhammad Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Presiden.
Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Polri.
Angga Raka Prabowo menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Selain itu, sejumlah wakil menteri baru diangkat: Afriansyah Noor (Wakil Menteri Ketenagakerjaan), Rohmat Marzuki (Wakil Menteri Kehutanan), Farida Farichah (Wakil Menteri Koperasi); dan pejabat lembaga seperti Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ikut dirombak.
Acara pelantikan berlangsung dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, dengan janji menjaga konstitusi, menjalankan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi etika jabatan dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
Perombakan ini mencerminkan keinginan presiden untuk menyelaraskan langkah kebijakan dengan dinamika politik dan tuntutan publik. Tugas besar yang menunggu antara lain stabilitas politik, penegakan hukum, keamanan, serta peningkatan pelayanan publik terutama dalam bidang ketenagakerjaan, kehutanan, dan koperasi.
Djamari Chaniago dikenal dari latar belakang militer/Kostrad dan dianggap mampu memberikan kestabilan di sektor keamanan politik. Ia memiliki pengalaman dalam struktur pertahanan dan keamanan yang diharap dapat menghadapi tantangan keamanan nasional maupun ancaman non-konvensional.
Erick Thohir meskipun dipindah dari kementerian yang berbeda, punya pengalaman dalam dunia usaha dan olahraga serta jaringan internasional, yang dapat berguna dalam diplomasi olahraga dan pemberdayaan pemuda.
Pejabat seperti Muhammad Qodari, Angga Raka Prabowo, dan Ahmad Dofiri membawa kompetensi di bidang komunikasi, administrasi pemerintahan, penataan lembaga, dan keamanan internal, yang penting dalam upaya menjaga citra pemerintah dan efektivitas kerja birokrasi.
Peralihan jabatan dan adaptasi cepat menjadi tantangan karena beberapa pejabat harus menangani bidang yang sebelumnya bukan spesialis mereka. Adaptasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga akan menjadi faktor penentu.
Ekspektasi publik tinggi, terutama dalam isu-isu yang sensitif seperti korupsi, pengelolaan lingkungan, ketenagakerjaan, serta distribusi kesejahteraan. Setiap kesalahan dalam kebijakan atau pelaksanaan bisa menimbulkan kritik tajam.
Sinergi antar pejabat baru dan pejabat yang sudah lama di lembaga terkait juga bisa menjadi tantangan dalam memastikan kesinambungan kebijakan.
Jika kabinet mampu menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan, terutama dalam penguatan institusi keamanan, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi rakyat seperti koperasi dan UMKM, maka perubahan ini bisa memberikan dampak positif yang nyata.
Presiden dan pemimpin lembaga akan sangat tergantung pada kemampuan pejabat baru untuk bergerak cepat dan membuat kebijakan yang inklusif, transparan, serta responsif terhadap permasalahan di daerah.
Pelantikan 11 pejabat baru hari ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berharap kabinet Merah Putih tidak hanya stabil secara politik, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Kombinasi pengalaman militer, sipil, administrasi, dan politik diharapkan menciptakan keseimbangan dalam mengambil kebijakan. Namun, janji besar akan diuji oleh realitas lapangan: tata kelola yang baik, koordinasi antarlembaga, dan keterpangkasan dalam merespon kebutuhan masyarakat akan menjadi tolok ukur utama.
Publik tentu berharap bahwa wajah kabinet yang baru bukan sekadar pergantian nama, tetapi perubahan kerja nyata yang dirasakan di seluruh pelosok negeri.
